"BERSAMA ANDA MEMBANGUN EKONOMI DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT"

RAKOR KEDUA TAHUN 2014 KANWIL DJPBN NTB

Nasional Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 s.d. 15 November 2014 di Jakarta, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB pada tanggal 21 s.d. 23 November 2014 melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang diikuti oleh seluruh pejabat eselon III dan IV lingkup Kanwil Ditjen PBN Provinsi yang bertempat di Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi NTB. Pelaksanaan rapat koordinasi kali ini merupakan yang kedua selama Tahun 2014, kegiatan rapat koordinasi kali ini juga disertai dengan pelatihan service excellent yang diikuti pegawai KPPN dan Kanwil dalam lingkup DJPBN proivnsi NTB.

Kakanwil dan para Kabid pada Rakor ke-2 Tahun 2014Rapat Koordinasi kedua Tahun 2014 dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen PBN Provinsi NTB. Dalam sambutannya Kepala Kanwil menyampaikan tujuan diselenggarakannya rakor ini adalah menyamakan persepsi para petugas Front Office, CSO, Kasi Pencairan Dana dan Kepala KPPN, khususnya di KPPN, agar pelayanan dapat dilakukan dengan baik dan seragam atau tidak ada perbedaan persepsi di antara KPPN lingkungan Kanwil Ditjen PBN Prov. NTB dalam menghadapi akhir Tahun Anggaran 2014.

Dalam sambutannya Kepala Kanwil berpesan dalam menghadapi akhir Tahun Anggaran 2014, diminta perhatian para Kepala KPPN dan jajarannya di lingkungan Kanwil Ditjen PBN Prov. NTB akan hal-hal sebagai berikut:

  1. Proaktif untuk mendorong satker untuk memenuhi batas akhir pengajuan SPM dan sedapat mungkin pengajuan SPM dilakukan lebih awal lebih baik;
  2. Mendata SPM GU Isi dan LS harus diajukan paling lambat pada tanggal 5 Desember 2014, SPM LS masing-masing paling lambat tanggal 16 dan 23 Desember 2014;
  3. Sebisa mungkin dihindari atau paling tidak diminimalisir adanya permohonan dispensasi ke Kanwil Ditjen PBN Prov. NTB;
  4. Terkait dengan penerimaan negara termasuk penerimaan PBB oleh Bank Persepsi/Pos Persepsi agar dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
  5. Dalam melayani stakeholder, harus tetap menjaga kehati-hatian, taat peraturan dan menjaga good governance;

Terkait dengan implementasi akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015, hal yang perlu mendapat perhatian para Kepala KPPN dan kita semua yaitu:

  1. Mengadakan kegiatan bimtek Aplikasi SAIBA kepada satker dalam wilayah kerjanya;
  2. Mengupayakan agar setelah implementasi akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015, opini BPK tidak mengalami penurunan;

Sehubungan dengan implementasi SPAN pada tahun 2015, kepada Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal dan  para Kepala KPPN untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya pengajuan data supplier harus benar dan valid mencakup nama, NPWP, nomor rekening, alamat email.

Pelaksanaan rapat koordinasi kali ini dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi, profesionalisme, kinerja dan pelayanan kepada satker. Sedangkan tema yang ditetapkan adalah : “Dengan Sinergi, Kita Satukan Langkah Menghadapi Akhir Tahun 2014, Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual, SPAN di Tahun 2015 dengan Pelayanan Prima”.

Pada Rapat Koordinasi ini dibahas beberapa arahan dari Menteri Keuangan  yang harus menjadi perhatian dari seluruh pegawai yaitu:

  1. Terkait evaluasi terhadap pelaksanaan APBN 2014
  2. Penata usahaan transfer daerah
  3. Perubahan Visi Ditjen Perbendaharaan Prov. NTB.
  4. Kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB perlu ditingkatkan.

Ditjen Perbendaharaan dalam mendukung peran strategis Kementerian Keuangan tersebut agar:

  1. Proaktif untuk mendorong satker untuk memenuhi batas akhir pengajuan SPM dan sedapat mungkin pengajuan SPM dilakukan lebih awal;
  2. Melakukan pendataan SPM GU Isi dan LS yang harus diajukan sehingga tepat waktu;
  3. Sedapat mungkin menghindari atau paling tidak meminimalisir terjadinya permohonan dispensasi ke Kanwil Ditjen PBN Prov. NTB;
  4. Penatausahakan penerimaan negara termasuk penerimaan PBB oleh Bank Persepsi/Pos Persepsi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
  5. Dalam melayani stakeholder, harus tetap menjaga kehati-hatian, taat peraturan dan menjaga good governance;

Selain penyamaan persepsi dalam menghadapi akhir tahun anggaran dalam rapat koordinasi ini juga diisi dengan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun 2014 yang disampaikan oleh Kepala KPPN Mataram. Sosoialisasi Statistik Keuangan Pemerintah dan Akuntansi Berbasis Akrual yang disampaikan oleh Narasumber dari Direkorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Serta sosialisasi persiapan implementasi SPAN yang disampaikan Narasumber dari Kanwil Ditjen PBN Prov. NTB.

Berbagai permasalahan dan kendala yang ditemui dan mungkin akan timbul dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Tahun 2014 pada Seksi Pencairan Dana, Seksi Bank, Seksi Verifikasi Akuntansi, Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal serta Seksi Umum dibahas dan dicari solusi penyelesaian masalah dalam rapat komisi. Terbentuk 3 komisi antara lain Komisi I untuk menyelesaikan permasalahan pada seksi pencairan dana dengan diketuai Kepala Bidang PPA I, Komisi II untuk menyelesaikan permasalahan pada Seksi Bank dan Umum dengan diketuai Kepala Bidang SKKI serta Komisi III untuk menyelesaikan permasalahan pada Seksi VeraKI dan MSKI dengan diketuai Kepala Bidang PAPK.

Berdasarkan hasil pembahasan dalam Rakor, beberapa poin penting yang menjadi rekomendasi Rakor untuk ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

  1. Penatausahaan penerimaan negara oleh Bank/Pos Persepsi diharapkan harus selalu mengikuti ketentuan yang berlaku
  2. Sebelum implementasi SPAN benar-benar diterapkan di Tahun 2015, diharapkan seluruh KPPN di lingkup Kanwil Ditjen PBN Prov. NTB telah diberi pelatihan yang memadai melalui diklat dan bimtek, agar para petugas di KPPN sudah siap dalam menghadapi implementasi SPAN terkait penanganan satker di daerah.
  3. Terkait dengan implementasi akuntansi berbasis akrual, KPPN diharapkan terus mendampingi satker melalui sosialisasi dan bimtek mengenai sistem akuntansi berbasis akrual dan Aplikasi SAIBA.

Rapat Koordinasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara umum bagi Ditjen Perbendaharaan dan khususnya bagi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB dan KPPN dalam rangka pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada seluruh stakeholder.

Sebagai pelengkap kegiatan rakor kedua Tahun 2014, pada hari minggu tanggal 23 November 2014 diadakan pelatihan service excellent dengan trainer dari PT. Bank Mandiri (Persero) yaitu Ni Ketut Alita Wati selaku Service Quality Officer wilayah NTB dan NTT. Kegiatan ini diikuti oleh pegawai dalam lingkup Kanwil Ditjen PBN Prov. NTB. Melalui kegiatan pelatihan ini diharapkan kualitas layanan yang diberikan kepada stakeholder semakin meningkat, serta tingkat profesionalisme pegawai juga semakin tinggi. Kegiatan pelatihan service excellent ini juga merupakan penutup rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi kedua Tahun 2014 lingkup Kanwil DJPBN Provinsi NTB.