"BERSAMA ANDA MEMBANGUN EKONOMI DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT"

PROSESI PENYERAHAN DIPA PETIKAN APBN TAHUN 2017 : “Mewujudkan APBN yang Lebih Realistis, Kredibel, dan Berkelanjutan”

15590354_157345521414076_5261360335066765150_n

Mataram, 19 Desember 2016 – Prosesi penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun 2017 oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat kepada Kuasa Pengguna Anggaran di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2016. Acara inii dilaksanakan di Graha Bhakti Praja, Komplek Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hadir dalam acara ini hampir seluruh Bupati/Walikota se-Provinsi NTB, Kepala SKPD  dan juga para KPA Instansi Vertikal di Kota Mataram dan pihak Perbankan serta undangan lainnya. Dalam kesempatan menyampaikan sambutannya, Taukhid, Kepala Kanwil DJPB Prov. NTB menyampaikan bahwa penyerahan DIPA tahun 2017 dilaksanakan lebih awal agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran lebih cepat dan segera memberikan manfaat yang nyata kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat.

15492589_157345944747367_3901993493887223903_nLebih jauh Taukhid menjelaskan bahwa sesuai Amanat Konstitusi, Pemerintah dan DPR telah menyepakati APBN Tahun 2017 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016, yang mencakup Belanja Negara sebesar Rp2.080,5 Triliun, Pendapatan Negara sebesar Rp1.750,3 Triliun, dan Pembiayaan Anggaran sebesar Rp330,2 Triliun. Sesuai ketentuan UU Keuangan Negara, berdasarkan otorisasi parlementer tersebut, Presiden telah menetapkan  rincian APBN Tahun 2017 sebagai bentuk otorisasi presidensial kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dalam Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. Menindaklanjuti otorisasi presidensial dimaksud, para Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran, telah menyusun DIPA sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang dilakukannya selama Tahun 2017. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara telah mengesahkan DIPA tersebut sebagai bentuk komitmen penyediaan dana sesuai rencana pencairan dana yang tercantum di dalamnya. DIPA Induk Tahun 2017 telah diserahkan Presiden kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga dan Gubernur/Bupati/Walikota pada tanggal 7 Desember 2016 di Istana Negara, Jakarta. Sesuai amanat Presiden, DIPA Petikan untuk Belanja Negara yang akan dilaksanakan di wilayah Provinsi NTB, pada hari ini, tanggal 19 Desember 2016, segera diserahkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat selaku wakil Pemerintah Pusat kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi, para Bupati/Walikota, dan para pimpinan satuan kerja (satker) selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Provinsi NTB.

Bagian dari Belanja Negara Tahun  2017 yang akan direalisasikan di wilayah Provinsi NTB mencapai Rp22,51 Triliun, yang meliputi Belanja untuk satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp7,26 Triliun, dan Belanja yang disalurkan sebagai Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp15,25 Triliun (termasuk Dana Desa). Dana Desa Tahun 2017 untuk desa-desa di Provinsi NTB dialokasikan sebesar Rp0,86 Triliun (meningkat 28% dari alokasi APBN-P 2016 yang hanya Rp0,67 Triliun). Alokasi yang meningkat tersebut telah sejalan dengan tren peningkatan secara nasional.

Secara keseluruhan, Dokumen DIPA yang akan diserahkan dan direalisasikan di wilayah Provinsi NTB sebanyak 418 DIPA, yang mencakup nilai sebesar  Rp7,26 Triliun, yang akan dibayarkan di 4 KPPN, yaitu:

  1. Wilayah bayar KPPN Mataram 252 DIPA sebesar Rp5,58 Triliun,
  2. KPPN Selong 27 DIPA sebesar Rp0,46 Triliun,
  3. KPPN Sumbawa Besar 60 DIPA sebesar Rp0,49 Triliun, dan
  4. KPPN Bima 79 DIPA sebesar Rp0,73

Dilihat dari penggunanya, alokasi sebesar Rp7,26 Triliun meliputi alokasi yang digunakan langsung oleh satker Kementerian Negara/Lembaga Rp6,56 Triliun, sedang Rp0,695 Triliun lainnya digunakan oleh SKPD dalam kerangka pembiayaan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama dengan masing-masing rincian yaitu, pembiayaan Dekonsentrasi sebesar Rp0,163 Triliun, Tugas Pembantuan sebesar Rp0,516 Triliun, dan Urusan Bersama sebesar Rp0,014 Triliun. Secara fungsional, alokasi tersebut diperuntukkan bagi pembiayaan fungsi-fungsi pemerintahan di bidang Pelayanan Umum sebesar Rp0,266 Triliun, Ekonomi Rp2,473 Triliun, Pendidikan Rp2,097 Triliun, Ketertiban dan Keamanan Rp1,241 Triliun, Perumahan dan Fasilitas Umum Rp0,355 Triliun, Pertahanan Rp0,276 Triliun, Kesehatan Rp0,159 Triliun, Lingkungan Hidup 0,175 Triliun, Agama Rp0,187 Triliun, Perlindungan Sosial Rp 0,29 Triliun, dan Pariwisata dan Budaya Rp0,002 Triliun.

Penyerahan DIPA secara langsung oleh Bapak Gubernur Provinpada hari ini kepada para Kuasa Pengguna Anggaran, terbatas pada:

  1. 11 Daftar DIPA yang meliputi 80 DIPA senilai Rp0,695 Triliun, yang akan diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan para Bupati/Walikota, dan
  2. 20 DIPA senilai Rp1,104 Triliun untuk Satuan-satuan Kerja Instansi Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah,

sedangkan dokumen DIPA lainnya akan diserahkan dalam koordinasi masing-masing KPPN kantor bayar. Penyerahan DIPA ini dapat dimaknai sebagai momentum kesiapan dimulainya proses pelaksanaan anggaran Tahun 2017 di wilayah Provinsi NTB.

15672846_159119287903366_5090454226531980934_nKhusus untuk meresponse keraguan publik terhadap terwujudnya good governance dalam pengelolaan Keuangan Desa, Pada kesempatan ini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB juga mengeluarkan pengakuan dan dukungan kepada 5 (lima) desa di Provinsi NTB yang diyakini dapat menjadi “Desa Pelopor Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa”. Desa-desa tersebut adalah:

 

  • Desa Aikmel Utara, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
  • Desa Baru Tahan, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa;
  • Desa Karang Bajo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
  • Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima; dan
  • Desa Montong Gamang, kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah

Selain memberikan Penghargaan kepada para Kepala Desa, Kanwil DJPB Prov. NTB juga memberikan penghargaan kepada 2 Pemerintah Kabupaten (Kab.Sumbawa Barat dan Kab. Lombok Utara) yang dianggap proaktif mensukseskan pelaksanaan Kredit Program tahun 2016 dan termasuk juga penghargaan kepada Bank BRI sebagai bank mitra penyalur KUR teraktif kepada masyarakat berkaitan dengan kredit program dimaksud.

Dalam kesempatan yang sama Gubernur Provinsi NTB, TGB Zainul Majdi sebelum menyerahkan DIPA secara simbolis kepada para KPA di Provinsi NTB, juga berkesempatan meneruskan penghargaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Prov. NTB yang menerima opini WTP untuk hasil audit LKPP dari BPK RI. Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB berhak menerima penghargaan ini kecuali Kabupaten Lombok Timur yang masih belum mendapatkan opini WTP dari BPK RI. Terkait hal ini, Gubernur NTB pada saat memberikan sambutannya juga tak henti mengingatkan dan meminta seluruh komponen baik pusat maupun daerah untuk bersinergi dan memanfaatkan sebaik-baiknya dana yang telah dialokasikan dalam DIPA 2017 untuk kemajuan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (tim media)