"BERSAMA ANDA MEMBANGUN EKONOMI DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT"

Program Pro-Rakyat, Masyarakat NTB Mendapat Alokasi Dana Rp262 Miliar TA.2012


Liputan Sosialisasi Program-Program Pro-Rakyat dalam APBN T.A. 2012 di TVRI Stasiun Mataram, Nusa Tenggara Barat

Mataram, perbendaharaan.go.id
– Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan TVRI Stasiun Mataram melaksanakan kegiatan Sosialisasi Program-Program Pro Rakyat dalam APBN 2012, Jumat (27/1).
Acara sosialisasi ini dikemas dalam acara Perbincangan Publik yang disiarkan secara langsung oleh TVRI Stasiun Mataram pada pukul 19.00 sampai dengan 20.00 WIB.ibu1

Acara digelar untuk memberikan informasi yang memadai dan meningkatkan kepedulian masyarakat serta semua stakeholder mengenai kebijakan Pemerintah pada APBN Tahun Anggaran 2012 khususnya tentang Program Pro-Rakyat di tahun 2012.

Sebagai narasumber dalam acara ini adalah Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Alfiah, Kepala KPPN Mataram, Bambang Hartono, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi NTB, Soedaryanto, Kepala Bidang Bina Yankesdas dan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Lalu Budarja, dan, Kepala Bidang Madrasah Pendidikan Agama Kanwil Kemenag Provinsi NTB, Jalalussayuthi.

Alfiah menyampaikan bahwa, Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara berperan dalam proses pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dijadikan dasar pencairan dana APBN oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima dana APBN. Untuk kelancaran pelaksanaan APBN TA 2012 khususnya di wilayah Provinsi NTB, Kanwil Ditjen Petrbendaharaan Provinsi NTB telah menyelesaikan validasi DIPA sebanyak 522 DIPA yang tersebar pada 40 Kementerian dengan dana sejumlah Rp6.037.124.697.000,- pada tanggal 9 Desember 2011 dan telah diserahkan keseluruhan DIPA tersebut oleh Gubernur NTB pada tanggal 22 Desember 2011.

Dari pagu dana yang ada, terdapat alokasi sebesar Rp262 miliar yang akan disalurkan kepada masyarakat melalui Program Kemandirian Masyarakat Perdesaan, Bantuan Operasional Sekolah, Beasiswa dan Bantuan Operasional Kesehatan. Alfriah juga mengharapkan dengan penyerahan DIPA yang lebih awal tersebut maka Satker dapat melaksanakan kegiatannya mulai dari awal tahun Anggaran.

ibu2Lebih jauh membahas program-program pro rakyat, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi NTB mengatakan bahwa Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana sebesar Rp196 miliar untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Provinsi NTB. Program ini adalah Program Nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di pedesaan dengan tujuan umum meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat masyarakat miskin secara mandiri.

Di bidang kesehatan, Kepala Bidang Bina Yankesdas dan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi NTB mengatakan, akan dilaksanakan dalam bentuk Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalainan dengan alokasi dana Rp39,4 miliar. Jaminan Kesehatan Masyarakat merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Sedangkan Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan yang digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir bagi seluruh sasaran.

Selain program di bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang kesehatan, pada bidang pendidikan juga dialokasikan dana melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Beasiswa bagi siswa tidak mampu. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi NTB menyatakan bahwa Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB mendapat alokasi dana DIPA 2012 sebesar Rp26,9 milar yang akan disalurkan untuk BOS dan Beasiswa bagi siswa kurang mampu berprestasi pada Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTsN) dan Madrasah Aliyah (MA) baik negeri maupun swasta.

Pada Perbicangan Publik ini juga Kepala KPPN Mataram mengatakan bahwa KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara akan melayani Satker penerima DIPA sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Kepala KPPN Mataram menegaskan bahwa sepanjang kelengkapan dan persyaratan yang diajukan oleh Satker telah lengkap maka KPPN akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) maksimal dalam waktu 1 Jam.

Menjelang akhir acara Alfiah mengatakan bahwa memang masih terdapat beberapa kendala dalam penyaluran dana ke masyarakat seperti rekening penerima dana yang tidak valid maupun sudah tidak aktif sehingga berakibat dana yang dicairkan oleh Satker kembali ke Rekening Kas Negara. Untuk itu Kepala Kanwil dan Kepala KPPN mengharapkan agar Satker maupun lembaga/masyarakat penerima dana agar juga tetap memperhatikan permasalahan ini sehingga tidak mengganggu kelancaran pencairan dana ke masyarakat.