"BERSAMA ANDA MEMBANGUN EKONOMI DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT"
DIALOG TERBATAS : “Perkembangan Implementasi Kebijakan Fiskal dan Moneter di Provinsi Nusa Tenggara Barat”

DIALOG TERBATAS : “Perkembangan Implementasi Kebijakan Fiskal dan Moneter di Provinsi Nusa Tenggara Barat”

Selasa (04/7/2017) bertempat di Aula Tambora, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi  Nusa Tenggara Barat  menyelenggarakan kegiatan DIALOG TERBATAS yang menghadirkan beberapa Pimpinan Instansi guna membahas perkembangan perekonomian di NTB khususnya terkait Kebijakan More »

REFLEKSI : “Bersama Anda Membangun Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat NTB”.

REFLEKSI : “Bersama Anda Membangun Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat NTB”.

Semboyan ini telah menjadi “ruh” dalam setiap gerak langkah Kanwil DJPB Provinsi NTB hingga saat ini. Disetiap kesempatan dan setiap waktu, semboyan ini dijadikan motor penggerak semangat seluruh pegawai   untuk melaksanakan tugas More »

Koordinasi dan Komunikasi adalah Kata Kunci dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat

Koordinasi dan Komunikasi adalah Kata Kunci dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat

Tanjung-  Senin (15/05/2017), bertempat di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Taukhid  bersama dengan Bupati Lombok Utara Dr. H.. Najmul Akhyar S.H., M.H. melakukan penandatanganan More »

Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat

Mataram- Tim Komisi XI DPR RI yang ruang lingkup kerjanya meliputi bidang keuangan dan perbankan, melakukan Kunjungan Kerja dalam Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2016-2017 ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kunjungan More »

Knowledge Sharing Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2017 (Part 1)

Knowledge Sharing Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2017 (Part 1)

Sumbawa Besar- Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB mengadakan kegiatan Knowledge Sharing Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2017 pada hari Selasa, (11/04/2017). Acara ini dilaksanakan di Aula Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar. More »

 

Executing Agency High Level Dialogue

16425857_185329548615673_136225185696337968_n

Mataram- Masih dalam rangkaian peringatan Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2017, dengan mengambil tema “Penguatan Integritas dalam Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Negara meminimasi Kerugian Negara” Kanwil DJPB Provinsi NTB menyelenggarakan kegiatan Executing Agency High Level Dialogue yang diisi dengan Penyerahan PAKTA INTEGRITAS dan Sosialisasi PP No.38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Talk Show: “Harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan Fiskal Tahun 2017 di Provinsi NTB”

16425858_185248065290488_2775917482567659780_n

Mataram- Kepala Kanwil DJPB Provinsi  NTB, Taukhid, hadir di Studio TVRI Stasiun Mataram, Senin (30/01/2017) sebagai salah seorang narasumber bersama Kepala BPKAD Provinsi NTB, H. Supran dalam program acara BERUGAK yang disiarkan secara live oleh TVRI pada pukul 19.00 Wita-20.00 Wita. Acara ini juga terasa istimewa karena masih dalam suasana peringatan HARI BAKTI PERBENDAHARAAN Tahun 2017, sehingga di Kanwil DJPB Provinsi NTB diadakan acara Nonton Bareng terkait Talk Show ini.

Menuju Desa Good Governance di Provinsi Nusa Tenggara Barat

img-20170112-wa0006Dalam rangka menggali informasi terkait pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat, diawal tahun 2017 ini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan KPPN-KPPN yang berada di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yakni, KPPN Mataram, KPPN Selong, KPPN Sumbawa Besar dan KPPN Bima menyelenggarakan penelitian Dana Desa.

Ada Hikmah DiBalik Musibah…(Liputan Kunjungan Dirjen Perbendaharaan ke KPPN Bima)

Bpk. Haris (Kasubag Umum KPPN Bima) tak kuasa menahan tangis ketika menceritakan kembali apa yg terjadi pada hari itu.

Bima – Hari Jumat (13/01/2017) merupakan hari yang istimewa bagi seluruh keluarga besar KPPN Bima, Bapak Marwanto Harjowiryono,selaku Dirjen Perbendaharaan, bersama dengan rombongan para pejabat dari Kantor Pusat di Jakarta dan Kepala Kanwil DJPB Provinsi NTB hadir di Kota Bima.

PROSESI PENYERAHAN DIPA PETIKAN APBN TAHUN 2017 : “Mewujudkan APBN yang Lebih Realistis, Kredibel, dan Berkelanjutan”

15590354_157345521414076_5261360335066765150_n

Mataram, 19 Desember 2016 – Prosesi penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun 2017 oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat kepada Kuasa Pengguna Anggaran di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2016. Acara inii dilaksanakan di Graha Bhakti Praja, Komplek Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hadir dalam acara ini hampir seluruh Bupati/Walikota se-Provinsi NTB, Kepala SKPD  dan juga para KPA Instansi Vertikal di Kota Mataram dan pihak Perbankan serta undangan lainnya. Dalam kesempatan menyampaikan sambutannya, Taukhid, Kepala Kanwil DJPB Prov. NTB menyampaikan bahwa penyerahan DIPA tahun 2017 dilaksanakan lebih awal agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran lebih cepat dan segera memberikan manfaat yang nyata kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat.

Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2017 : “Mewujudkan APBN yang Realistis, Kredibel dan Berkelanjutan”

apbn-2017

Dalam APBN tahun 2017, pendapatan negara ditetapkan sekitar Rp1.750 triliun dan belanja negara sekitar Rp2.080 triliun. Dari belanja negara tersebut, DIPA yang diserahkan oleh Presiden kepada 87 K/L berjumlah 20.646 DIPA senilai Rp763,6 triliun (36,7 persen). Sementara itu, DIPA Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp764,9 triliun (36,8 persen) dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebesar Rp552,0 triliun (26,5 persen).

Terhadap pelaksanaan APBN tahun 2017, Presiden memberikan arahan agar: (1) semua K/L harus memulai pra lelang proyek-proyek kegiatan tahun 2017 di akhir tahun 2016, sehingga pada awal tahun 2017 kegiatan sudah berjalan efektif; (2) kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur yang tertunda karena penghematan di tahun 2016 dilanjutkan di tahun 2017 dengan pagu yang ada; (3) Meningkatkan langkah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan belanja dengan sinergi dan koordinasi yang intensif antar jajaran Pemerintah; (4) menyelesaikan kendala administratif, prosedural, dan birokrasi; dan (5) penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) disederhanakan agar para pengelola kegiatan lebih fokus pada upaya pencapaian sasaran.(tim media)

Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2016: “Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih Melayani dan Bebas Korupsi”

15356605_151045042044124_494751354110144530_nMataram, 9 Desember 2016 – Corner Day Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan tema “Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih Melayani dan Bebas Korupsi” diselenggarakan oleh Kanwil DJPB Provinsi NTB dalam rangka public expo Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tanggal 9 Desember 2016 di Kanwil DJPB Provinsi NTB. Hadir dalam acara Expose Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB ini antara lain undangan dari pihak Satker, murid-murid sekolah dari berbagai tingkat

Nota Kesepahaman Kantor Wilayah DJPB Provinsi NTB dengan Pemda Kabupaten Sumbawa Barat

15170774_133630797118882_3262041138325518796_n

Taliwang- Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat memperingati Hari Lahir (Harlah) KSB ke-13 dengan menggelar Upacara Bendera  di halaman Graha Fitrah lingkungan KTC (Kemutar Telu Center) Taliwang, Minggu (20/11/2016). Upacara tersebut selain dihadiri Wakil Gubernur NTB, Bupati/Walikota se-NTB juga dihadiri Menteri Tenaga Kerja. Hadir juga pada acara ini Direktur Utama LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) Kementerian Keuangan RI dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB.

Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2016 : “Satukan Langkah Untuk Negeri”.

14939997_114826432332652_2451954512892680547_o “Dalam lingkup kerja di Kementerian Keuangan, langkah nyata kita adalah dengan sepenuh hati berjuang menjaga keuangan Negara agar keuangan Negara dapat menjadi alat untuk menciptakan keadilan sosial, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan bermartabat tinggi di mata dunia”.

“Salah satu sarana perjuangan kita adalah APBN 2017. Sejumlah target pembangunan telah ditetapkan dalam APBN 2017 yaitu tingkat pengangguran 5,6%, tingkat kemiskinan 10,5%, indeks gini rasio 0,39% dan indeks pembangunan manusia sebesar 70,1. APBN 2017 disusun secara realistis agar menghasilkan anggaran yang pruden, kuat, dan terpercaya”.

“Pak Edy….!!!, Ditjen Perbendaharaan!!!, Bravo… Treasury …Squad!!!”

14947411_113076509174311_9204896608167420397_n“Pak Edy….!!!, Ditjen Perbendaharaan!!!,  Bravo Treasury Squad!!!” itulah kata sahut-sahutan yang meluncur dari para peserta Lokakarya Peningkatan Kompetensi Pengelola Perbendaharaan tahun 2016 yang dilaksanakan di Aula Tambora, Kantor Wilayah DJPB Provinsi Nusa Tenggara Barat Senin (7/11/2016) hingga selasa (8/11/2016). Acara yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan bekerjasama dengan BPPK Pusat mendapat sambutan luar biasa dari seluruh peserta yang merupakan pegawai dan pejabat