"BERSAMA ANDA MEMBANGUN EKONOMI DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT"

Menuju Desa Good Governance di Provinsi Nusa Tenggara Barat

img-20170112-wa0006Dalam rangka menggali informasi terkait pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat, diawal tahun 2017 ini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan KPPN-KPPN yang berada di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yakni, KPPN Mataram, KPPN Selong, KPPN Sumbawa Besar dan KPPN Bima menyelenggarakan penelitian Dana Desa. Adapun desa yang menjadi objek penelitian berjumlah sekitar 13 Desa yang tersebar di wilayah-wilayah kerja KPPN-KPPN tersebut. Berturut-turut ada 4 Desa di wilayah KPPN Mataram, 5 Desa di Wilayah KPPN Selong, 2 Desa di wilayah KPPN Sumbawa Besar dan 2 Desa di Wilayah KPPN Bima. Desa-desa yang termasuk objek penelitian ini secara langsung didatangi oleh para pegawai Kanwil DJPB Provinsi NTB dan KPPN setempat untuk melihat lebih dekat bagaimana pengelolaan Dana Desa yang telah mereka terima. Upaya terjun langsung ke masyarakat ini juga menjadi satu bagian penting strategi pengenalan organisasi DITJEN PERBENDAHARAAN agar lebih dikenal dan diketahui secara baik oleh masyarakat luas. Tak dapat dipungkiri bahwa masyarakat luas belum begitu tahu dan paham tentang organisasi ini, ini terbukti dari masih banyaknya masyarakat yang lebih mengenal DITJEN ANGGARAN (sebagai cikal bakal DITJEN PERBENDAHARAAN) daripada DITJEN PERBENDAHARAAN saat ini. Untuk itu program terjun langsung ini, terasa cukup efektif memperkenalkan DITJEN PERBENDAHARAAN  ke tengah masyarakat.

Focus Group Discussion (FGD) merupakan suatu media komunikasi yang coba digunakan oleh Kanwil DJPB Provinsi NTB bersama KPPN untuk menjembatani penyampaian informasi dan perkembangan pengetahuan terkait pengelolaan dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. FGD yang diadakan marathon di beberapa Desa di Kabupaten Lombok Utara, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah dan Kab. Lombok Timur dari tanggal 11 s.d 13 Januari 2017 ini, selain menghadirkan para perangkat Desa juga menghadirkan para Tenaga Pendamping Desa dan Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten. Pelibatan hampir semua unsur yang terkait dengan Dana Desa ini tak lepas dari tujuan agar segala permasalahan yang ada dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Desa ini bisa dibicarakan bersama dan diberikan pemecahan melalui kegiatan ini. Hal ini penting untuk dilakukan agar tercipta kesamaan pemahaman dan pengetahuan terkait Dana Desa. Dengan terciptanya pemahaman yang baik dan benar tentang pengelolaan Dana Desa maka terwujudnya Good Governance pengelolaan Keuangan Desa di Provinsi NTB pasti tercapai secara maksimal. (media)