"BERSAMA ANDA MEMBANGUN EKONOMI DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT"

Koordinasi dan Komunikasi adalah Kata Kunci dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat

18556352_239262226555738_3643976709530699988_edit

Tanjung-  Senin (15/05/2017), bertempat di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Taukhid  bersama dengan Bupati Lombok Utara Dr. H.. Najmul Akhyar S.H., M.H. melakukan penandatanganan MoU (Memorandum Of Understanding) Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi Serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penandatanganan MoU ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah Kabupaten Lombok Utara, Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB, para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Para Camat di wilayah Kabupaten Lombok Utara, Perbankan, dan Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Lombok Utara.

18527967_239262636555697_272338759368735061_nMoU ini merupakan extend atau perluasan ruang lingkup kerjasama yang telah dilakukan pada tahun 2014 yang lalu, dari kerjasama pertukaran data, dan saat ini mencakup seluruh aspek kebijakan fiskal di daerah. Konteks dalam MoU tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pada BAB V dan BAB VI yang mengatur hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (termasuk Desa) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.18527900_239263386555622_8279939446510434951_n Keberadaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan di setiap provinsi merupakan penugasan dari Menteri Keuangan, baik dalam kedudukannya selaku pemegang kewenangan Pengelolaan Fiskal, maupun secara khusus dalam kedudukannya selaku Bendahara Umum Negara, yang dalam kedudukan tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab bukan hanya terbatas pada penyaluran dana-dana APBN di daerah, tetapi juga atas berbagai aspek kebijakan fiskal lainnya, seperti penyelenggaraan kebijakan ekonomi kerakyatan melalui penyaluran Kredit Program, antara lain KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan KUMK (Kredit Usaha Mikro Kecil), Penyaluran Subsidi, Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), maupun penyelenggaraan sistem pelaporan keuangan pemerintah yang terkonsolidasi dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan pemerintah secara internasional sesuai requirement GFS (Government Finance Statistics).

18519662_239262346555726_6947856374855627459_nDalam pidatonya, Bupati Lombok Utara Dr. H.. Najmul Akhyar S.H., M.H., menekankan bahwa MoU tersebut,  merupakan ikatan kerjasama yang kuat, terutama dalam hal pemanfaatan data keuangan dan juga sharing knowledge antara Kabupaten Lombok Utara dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB. Hal ini juga penting, mengingat Presiden dalam beberapa kali arahannya dan juga Menteri Keuangan dalam beberapa pertemuan, selalu mengingatkan kepala daerah bahwa pada saat ini Negara kita sedang mengalami funding gap, yaitu adanya kesenjangan penganggaran infrastruktur Negara yang sangat besar, tidak sebanding dengan kemampuan Negara untuk membiayai pembangunan infrastruktur tersebut. Oleh karena itu, presiden menekankan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran yang terbatas ini. Tetapi, jangan sampai prinsip kehati-hatian ini berdampak pada stagnasi untuk memanfaatkan anggaran yang ada. “maka inilah manfaat dari MoU pada saat ini. Apabila SKPD merasa kesulitan dalam eksekusi anggaran berkaitan dengan aturan yang ada, maka bisa berkomunikasi dan berdiskusi langsung dengan beliau (Kepala Kanwil)  atau staf yang ada di Ditjen Perbendaharaan”, ujar Bupati “ini penting Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini kita terus membuka jalan agar bisa meningkatkan serapan anggaran kita”.lanjutnya.

Selanjutnya, dalam kesempatan yang sama, Taukhid, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, 18581604_239268306555130_3178908260780773126_nmenyampaikan pidato sekaligus knowledge sharing tentang implementasi pelaksanaan kebijakan fiskal di Kabupaten Lombok Utara. Beliau menegaskan, bahwa implementasi kebijakan fiskal bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Ada empat indikator pembangunan, yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, dan gini ratio, dimana kebijakan fiskal menyentuh empat hal indikator pembangunan tersebut. Selain itu, Kakanwil menyatakan bahwa jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB beserta KPPN Mataram siap untuk melakukan asistensi dan bimbingan teknis terkait pengelolaan keungan, baik keuangan Negara, keuangan daerah, dan keuangan desa. “Kami memiliki pusat layanan seperti front office, customer service officer, dan treasury learning center dan semuanya bebas biaya”ungkapnya. Taukhid juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah yang pertama menerima alokasi Dana Desa tahap I Tahun 2017. Dana Desa, diharapkan dapat menjadi stimulant dalam membangun perekonomian desa.(fdk)