"BERSAMA ANDA MEMBANGUN EKONOMI DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT"

Executing Agency High Level Dialogue

16425857_185329548615673_136225185696337968_n

Mataram- Masih dalam rangkaian peringatan Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2017, dengan mengambil tema “Penguatan Integritas dalam Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Negara meminimasi Kerugian Negara” Kanwil DJPB Provinsi NTB menyelenggarakan kegiatan Executing Agency High Level Dialogue yang diisi dengan Penyerahan PAKTA INTEGRITAS dan Sosialisasi PP No.38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Acara ini diselenggarakan Selasa (31/01/2017) di Aula Tambora Kanwil DJPB Provinsi NTB. Acara ini dihadiri seluruh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Wilayah Bayar KPPN Mataram serta undangan lainnya. Dalam acara ini dilakukan penandatangan PAKTA INTEGRITAS dan sekaligus Penyerahan secara simbolis kepada beberapa Kuasa Pengguna Anggaran Satker. Dalam kesempatan sambutannya, Taukhid selaku Kepala Kanwil DJPB Provinsi NTB menyinggung beberapa hal terkait penguatan dukungan komitmen dari para Kuasa Pengguna Anggaran Satker  untuk bersama membantu Kanwil DJPB Provinsi NTB dan KPPN-KPPN yang berada di bawahnya mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Hal ini penting disampaikan Taukhid kepada para Kuasa Pengguna Anggaran Satker mengingat mereka adalah penerima layanan yang diberikan oleh Kanwil DJPB Provinsi NTB maupun KPPN-KPPN yang ada di NTB. Taukhid mengingatkan untuk tidak sesekali para penerima layanan ini menciderai Integritas yang susah payah dibangun oleh seluruh komponen DItjen Perbendaharaan khususnya di Provinsi NTB dengan memberikan imbalan apapun atas layanan yang diberikan.Pada kesempatan yang sama diacara ini dilakukan juga Sosialisasi PP No.38 Tahun 2016 yang menghadirkan Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPB Provinsi NTB, Sumargono, sebagai narasumber dan IGB Eddy Pramana Madurja, selaku Kepala BIdang SKKI Kanwil DJPB Provinsi NTB sebagai moderator. Pertanyaan-pertanyaan dari para hadirin cukup memperlihatkan antusiasme keingintahuan yang lebih mendalam tentang PP No. 38 Tahun 2016 yang disampaikan oleh narasumber.(ben)