"BERSAMA ANDA MEMBANGUN EKONOMI DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT"

Dialog Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun 2016

KPA_35

Belanja Pemerintah (government expenditure) dalam APBN memiliki peran yang dominan dalam mendorong aktivitas perekonomian melalui fungsi konsumsi dan investasi barang publik. IMG_6306Ukuran seberapa besarnya peran belanja pemerintah tersebut mendorong adalah seberapa distribusi penyerapan atas pagu APBN yang telah disediakan. Data historis capaian penyerapan APBN di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari tahun 2011 sampai 2015 secara  triwulanan menunjukkan bahwa realisasi triwulan I sampai dengan triwulan III pada setiap tahunnya tidak mencapai tingkat tingkat ideal penyerapan yang diharapkan, sehingga penyerapan angggaran tertumpuk di triwulan IV. Bahkan untuk Triwulan IV tahun 2015 merupakan capaian tertinggi dalam 4 tahun terakhir yaitu sebesar 47,10% dengan tingkat realisasi terbesar terjadi pada bulan Desember 2015 sebesar 26,36%. Tingkat penyerapan yang tertumpuk di akhir tahun ini berdampak pada hilangnya potensi pengganda (mulltiplier effect) atas belanja pemerintahnya yang seharusnya bisa dirasakan lebih cepat oleh perekonomian apabila belanja pemerintah dilakukan lebih awal pada tahun.

Rendahnya penyerapan anggaran pada awal tahun memberi kesan bahwa instansi pemerintah lambat dan tidak optimal dalam memanfaatkan waktu. Tahun anggaran yang dua belas bulan seakan akan hanya efektif selama 5 – 6 bulan. Pola penyerapan  anggaran seperti itu harusnya tidak terjadi lagi, oleh karena itu perlu dilakukan beberapa langkah strategis untuk merubah pola penyerapan anggaran tersebut. Menyikapi hal tersebut, salah satu quickwins  yang telah dicanangkan oleh Ditjen Perbendaharaan adalah penyelenggaraan Executing Agency High Level Dialogue secara periodik di setiap triwulannya.

Dalam Executing Agency High Level Dialogue  ini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan berkoordinasi dengan semua koordinator-koordinator satker tingkat wilayah untuk mengajak meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Anggaran  yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan Kinerja  Ekonomi Regional NTB. Kegiatan ini diawali pemaparan Evalusi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan I oleh Bapak Taukhid selaku Kepala Kantor WilKPA_13ayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB. Pada paparannya beliau menjelaskan (1) Prinsip dan Hakikat Pelaksanaan Anggaran, dan Tujuan Pengelolaannya; (2) Perkembangan Alokasi APBN di Provinsi NTB; dan (3) Pengukuran dan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Provinsi NTB. Selanjutnya Prof.DR. Mansur Afifi selaku Ekonom Kementerian Keuangan di Provinsi NTB memaparkan Kinerja Ekonomi Regional NTB yang pada Tahun 2015 merupakan wilayah dengan tingkat pertumbuhan laju ekonomi tertinggi di Indonesia.

Perkembangan pelaksanaan APBN di Provinsi NTB sampai dengan bulan Maret 2016 secara total mencapai 12,53% (Rp1,00975 triliun). Tingkat penyerapan anggaran sebesar 12,53 ini telah menunjukkkan perkembangan yang sangat berarti jika dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 7,18%. Pada kesempatan ini Bapak Kakanwil menghimbau agar dapat menjadi momentum ini agar pola penyerapan angggaran yang ideal ini dapat terjaga sampai dengan akhir tahun, khususnya untuk 49 DIPA(12,4% alokasi APBN) yang tercatat belum direalisasikan.

Terakhir pada kesempatan tersebut juga dilakukan pemberian penghargaan kepada sepuluh satuan kerja yang dianggap sebagai The Most Prospective berkinerja pelaksanaan Anggaran terbaik Semester I Tahun 2016. Sepuluh satuan kerja dimaksud adalah KPA_37dengan rincian sebagai berikut: Kantor SAR Mataram, Kantor Pengawasan dan Pelayanan BC Mataram, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Mataram, Kantor Kementerian Agama Kab. Sumbawa, RRI Mataram, Biddokkes Polda NTB, Rumah Tahanan Negara Selong, Kantor Kementerian Agama Kab. Lombok Tengah, dan Pengadilan Negeri Selong. (AdibAdli, 13 April 2016)