"BERSAMA ANDA MEMBANGUN EKONOMI DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT"

Monthly Archives: December 2016

PROSESI PENYERAHAN DIPA PETIKAN APBN TAHUN 2017 : “Mewujudkan APBN yang Lebih Realistis, Kredibel, dan Berkelanjutan”

15590354_157345521414076_5261360335066765150_n

Mataram, 19 Desember 2016 – Prosesi penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun 2017 oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat kepada Kuasa Pengguna Anggaran di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2016. Acara inii dilaksanakan di Graha Bhakti Praja, Komplek Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hadir dalam acara ini hampir seluruh Bupati/Walikota se-Provinsi NTB, Kepala SKPD  dan juga para KPA Instansi Vertikal di Kota Mataram dan pihak Perbankan serta undangan lainnya. Dalam kesempatan menyampaikan sambutannya, Taukhid, Kepala Kanwil DJPB Prov. NTB menyampaikan bahwa penyerahan DIPA tahun 2017 dilaksanakan lebih awal agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran lebih cepat dan segera memberikan manfaat yang nyata kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat.

Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2017 : “Mewujudkan APBN yang Realistis, Kredibel dan Berkelanjutan”

apbn-2017

Dalam APBN tahun 2017, pendapatan negara ditetapkan sekitar Rp1.750 triliun dan belanja negara sekitar Rp2.080 triliun. Dari belanja negara tersebut, DIPA yang diserahkan oleh Presiden kepada 87 K/L berjumlah 20.646 DIPA senilai Rp763,6 triliun (36,7 persen). Sementara itu, DIPA Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp764,9 triliun (36,8 persen) dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebesar Rp552,0 triliun (26,5 persen).

Terhadap pelaksanaan APBN tahun 2017, Presiden memberikan arahan agar: (1) semua K/L harus memulai pra lelang proyek-proyek kegiatan tahun 2017 di akhir tahun 2016, sehingga pada awal tahun 2017 kegiatan sudah berjalan efektif; (2) kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur yang tertunda karena penghematan di tahun 2016 dilanjutkan di tahun 2017 dengan pagu yang ada; (3) Meningkatkan langkah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan belanja dengan sinergi dan koordinasi yang intensif antar jajaran Pemerintah; (4) menyelesaikan kendala administratif, prosedural, dan birokrasi; dan (5) penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) disederhanakan agar para pengelola kegiatan lebih fokus pada upaya pencapaian sasaran.(tim media)

Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2016: “Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih Melayani dan Bebas Korupsi”

15356605_151045042044124_494751354110144530_nMataram, 9 Desember 2016 – Corner Day Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan tema “Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih Melayani dan Bebas Korupsi” diselenggarakan oleh Kanwil DJPB Provinsi NTB dalam rangka public expo Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tanggal 9 Desember 2016 di Kanwil DJPB Provinsi NTB. Hadir dalam acara Expose Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB ini antara lain undangan dari pihak Satker, murid-murid sekolah dari berbagai tingkat